makalah terhadap kolonialisme sebelum.......

PERLAWANAN TERHADAP KOLONIALISME SEBELUM LAHIRNYA KESADARAN NASIONAL

DISUSUN OLEH :

AHMAD ROFIQUL A’LA

Kelas :..............

Pelajaran : Sejarah indonesia

nama sekolah

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

KATA PENGANTAR

Segala  puji  hanya  milik  Allah SWT.  Shalawat  dan  salam  selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW.  Berkat  limpahan  dan rahmat-Nya penyusun  mampu  menyelesaikan  tugas  makalah ini guna memenuhi tugas Mata Pelajaran sejarah indonesia.

Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan orang tua, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi.

Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang materi/pelajaran sejarah indonesia.

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para mahasiswi  SMK NEGERI PALANG. Untuk itu,  kepada  GURU  Pembimbing  saya  meminta  masukannya  demi  perbaikan  pembuatan  makalah  saya  di  masa  yang  akan  datang dan mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca

DAFTAR ISI

Halaman sampul.......................................................................................................i

Kata pengantar..........................................................................................................ii

Daftar isi...................................................................................................................iii

Bab I Pendahuluan

1.1  Latar belakang....................................................................................................1

1.2  Rumusan masalah...............................................................................................1

1.3  Tujuan.................................................................................................................1

1.4  Manfaat...............................................................................................................1

Bab II Kebijakan pemerintah kolonial  di Indonesia

A.Kebijakan pemerintah kolonial portugis..................................................................2
B. Kebijakan VOC dan pengaruhnya ……………………………………………… 3
C. Kebijakan pemerintah kerajaan belanda dan          pengaruhnya………………………………………….. 5

BAB III Perlawanan kolonialisme terhadap Belanda

A.perlawanan rakyat Maluku.....................................................................9
B. Serangan kerajaan Demak portugis        di Malaka……………………………………………………. 9
C. Serangan kerajaan Aceh terhadap portugis……………………………………………… 10

BAB IV Pengaruh terhadap politik,sosial dan budaya di indonesia
A. Bidang Ekonomi …………………………..................................11

B. Bidang Sosial....................................................................................11

C. Bidang Politik....................................................................................11

BAB V Daftar pustaka...................................................................................12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1   Latar Belakang

 merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam mengetahui berbagai hal. Dalam hal ini kami akan melakukan observasi tentang pencemaran air sungai sebagai salah satu tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran geografi dan penglihatan kami mengenai pencemaran air sungai yang makin tercemar

         Air yang kita gunakan seharusnya berstandar 3B, tidak berwarna, berbau dan beracun. Tetapi, banyak kami lihat air yang berwarna keruh dan berbau. Dan sering kali bercampur dengan benda-benda sampah seperti, plastik,sampah organik,kotoran manusia,botol-botol dan sebagainya. Keadaan seperti ini dapat menyebabkan dampak negatif bagi masyarat, dan dari situlah kami sebagai murid dan juga sebagai komponen masyarakat, merasa tertarik untuk meneliti jauh mengenai seberapa tinggi tingkat pencemaran yang telah terjadi pada air sungai sekitar.

1.2  Rumusan Masalah

  Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Ø  Apa faktor-faktor yang menyebabkan adanya kolonialisme?

Ø Apa dampak yang ditimbulkan?

Ø  Bagaimana cara kita untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme?

1.3  Tujuan

  Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut:

Ø Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya kolonialisme

Ø Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan kolonialisme

Ø Untuk mengetahui kita untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme

1.4  Manfaat

Ø  Mengetahui penyebab adanya kolonialisme

Ø  Mengetahui seberapa kolonialisme akan bertahan

Ø   Dapat menghimbau masyarakat tentang kolonialisme

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL DAN DI INDONESIA

A.  KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL PORTUGIS

  Pada periode tahun 1450 –1650 para sejarawan sering menyebut sebagai ‘Abad Penemuan’ (The Age of Discovery) dan ‘Abad Ekspansi’ ( The Age Expansion ). Hasrat untuk menduduki daerah –daerah lain sebagai koloni dan perluasan wilayah dari imperium atas wilayah yang lain, mulai diwujudkan. Pada awalnya dipelopori oleh Portugis, kemudian disusul oleh Spanyol, Belanda dan Inggris. Kehadiran Portugis, Spanyol, Inggris dan terutama Belanda dengan segala kebijakan di wilayah koloninya, memiliki dampak yang sangat berarti dalam sejarah kepulauan Indonesia sampai abad ke –20. Namun tingkat pengaruhnya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain dan dari suatu masa ke masa yang lain, tergantung pada jauh dekatnya hubungan dengan kepentingan kolonial dan kemampuan masing-masing masyarakat merespon eksploitasi kolonial atau kesempatan yang muncul.

            Sejak sukses pengambilalihan kekuasaan oleh Portugis terhadap Malaka pada tahun 1511, orang-orang Portugis terbuka mengadakan perdagangan langsung dengan Indonesia, khususnya daerah penghasil rempah-rempah seperti Ternate, Banda, Seram, Ambon dan Timor. Lebih-lebih setelah Portugis mengembangkan ekspansinya menanamkan kekuasaannya di Indonesia, terutama di Maluku.

            Hal ini berlangsung cukup lama, sekitar tahun 1512 sampai 1641 (Portugis meninggalkan Maluku dan menyerahkan Malaka pada VOC). Kebijakan –kebijakan yang dipraktekkan selama itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia Indonesia waktu itu.

Kebijakan pemerintah Kolonial Portugis antara lain :

1. Sistem monopoli perdagangan cengkeh dan pala di Ternate.
2. Berusaha menanamkan kekuasaan di daerah Maluku.
3. Menyebarkan agama Katholik di daerah-daerah yang dikuasai .
4.  Mengembangkan bahasa dan seni musik keroncong Portugis.

Pengaruh dari kebijakan ini ternyata tertanam pada rakyat Indonesia khususnya rakyat Maluku , ada yang bersifat negatif dan ada yang positif.  Pengaruh yang paling besar dan paling langgeng  adalah :

1. Terganggu dan kacaunya jaringan perdagangan .
2. Banyaknya orang-orang beragama Katholik di daerah pendudukan Portugis

Pengaruh lain dari kebijakan kolonial Portugis yaitu   :

1. Rakyat menjadi miskin dan menderita.
2. Tumbuh benih rasa benci terkadap kekejaman Portugis.
3. Munculnya rasa persatuan dan kesatuan rakyat Maluku untuk menentang Portugis.
4. Bahasa Portugis turut memperkaya perbendaharaan kata/ kosa kata  dan nama keluarga seperti da Costa, Dias, de Fretes, Mendosa, Gonzalves, da Silva dan lain-lain.
5. Seni musik keroncong yang terkenal di Indonesia sebagai peninggalan Portugis adalah keroncong Morisco.
6. Banyak peninggalan arsitek bangunan yang bercorak Portugis dan sejata api/ meriam  di daerah pendudukan.

Nama Maluku adalah sebuah nama yang berasal dari istilah yang diberikan para pedagang Arab untuk daerah tersebut, Jazirat al Muluk, ‘negeri para raja’

            Kekuasaan Spanyol  yang dipimpin oleh kapten  Sebastian del Cano pada tahun 1521.yang sempat menjalin hubungan dengan Tidore tidak memiliki pengaruh yang berarti. Mengingat Spanyol segera meninggalkan Tidore karena terbentur Perjanjian Tordesillas.

 B.    KEBIJAKAN VOC DAN PENGARUHNYA

            VOC adalah badan / kongsi perdagangan Belanda yang berdiri sejak tahun 1602. Sebutan kompeni Belanda yang dialamatkan pada  orang-orang VOC  merupakan istilah dari  kata Compagnie. Lidah orang-orang Indonesia menyebut nama compagnie menjadi kompeni.  Ingat, VOC kepanjangan dari Oost Vereenigde Indische Compagnie.

            Salah satu kunci keberhasilan VOC adalah sifatnya yang mudah beradaptasi dengan kondisi yang telah ada disekitarnya. Kebijakannya dapat dikatakan kelanjutan atau tiruan dari sistem yang telah dilakukan oleh para penguasa local. VOC secara cerdik menggunakan lembaga dan aturan-aturan yang telah ada di dalam masyarakat lokal untuk menjalankan roda compagnienya. Hak monopoli, penyerahan wajib, penanaman wajib, tenaga kerja wajib dan pajak sebenarnya telah menjadi bagian dari struktur dan kultur  yang telah ada sebelumnya.

            Hampir keseluruhan pendapatan VOC diperoleh dari sumber ekonomi yang juga menjadi andalan para penguasa local sebelumnya. VOC hanya membungkusnya secara resmi/ legal dan teratur. Staf administrasi dan prajurit  yang berjumlah tidak lebih dari 17.000 orang pada tahun 1700, telah merajalela di sebagian besar pusat-pusat penghasil dan perdagangan rempah-rempah. Dengan demikian, cukup efektif pihak VOC untuk menerapkan kebijakan-kebijakan di daerah koloni. 

Dalam upaya memperlancar aktivitas organisasi, VOC pada tahun 1610 memutuskan untuk membentuk jabatan Gubernur Jendral yang pada waktu itu berkedudukan di Maluku. Pieter Both sebagai orang pertama yang menduduki posisi itu.

Tindakan VOC dengan adanya hak octroi sangat merugikan bangsa Indonesia.  Hak octroi seolah ijin usaha kepanjangan tangan pemerintah Belanda, bahkan bisa dikatakan VOC sebagai sebuah ‘negara dalam negara’.

Pada Perserikatan Maskapai Hindia Timur , VOC , kepentingan-kepentingan /para pedagang yang bersaing itu diwakili oleh system majelis (kamer ) untuk masing-masing dari 6 wilayah di negeri Belanda. Setiap majelis mempunyai sejumlah direktur yang telah disetujui, yang seluruhnya berjumlah 17 orang dan disebut sebagai Heeren XVII ( Tuan-tuan Tujuh Belas ).

            Untuk  menguasai perdagangan rempah-rempah, VOC menerapkan hak monopoli, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan membangun benteng-benteng. Benteng-benteng yang dibangun VOC adalah   :

1.      Di Banten disebut benteng Kota Intan ( Fort Pellwijk ).

2.      Di Ambon disebut benteng Victoria.

3.      Di Makasar disebut benteng Retterdam.

4.      Di Ternate di sebut benteng Orange.

5.      Di Banda disebut benteng Nasao.

Dengan keunggulan senjata, juga memanfaatkan kompetisi dan  konflik di antara penguasa lokal (kerajaan ), VOC berhasil memonopoli perdagangan pala dan cengkeh di Maluku. Satu persatu kerajaan-kerajaan di Indonesia dikuasai  VOC. Kebijakan ekspansif (menguasai) semakin gencar diwujudkan ketika Jan Pieterszoon Coen diangkat menjadi Gubernur Jendral menggantikan Pieter Both pada tahun 1817.

Jan Pieterszoon Coen memiliki semboyan “ tidak ada perdagangan tanpa perang, dan juga tidak ada perang tanpa perdagangan”. Ialah yang  memindahkan pos dagang VOC di Banten dan kantor pusat VOC dari Maluku ke Jayakarta. Mengubah nama Jayakarta menjadi Batavia. 

Dalam upaya mempertahankan monopoli dan melarang keterlibatan bangsa Barat lainnya maupun para pedagang Asia dalam perdagangan rempah-rempah di kepulauan Maluku, VOC melakukan intervensi militer ke berbagai daerah dan pelayaran Hongi ( Hongi Tochten). Pelayaran Hongi yaitu pelayaran keliling menggunakan perahu jenis kora-kora yang dipersenjatai untuk mengatasi perdagangan gelap atau penyelundupan rempah-rempah di Maluku. Pelayaran ini juga disertai Hak Ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan.

Pada tahun 1700 –an, VOC berusaha menguasai daerah-daerah pedalaman yang banyak menghasilkan barang dagangan. Imperialisme pedalaman ini sasarannya kerajaan Banten dan Mataram, karena daerah ini banyak menghasilkan barang-barang komoditas seperti beras, gula merah, jenis-jenis kacang dan lada.

            Tindakan VOC yang sewenang-wenang, sangat keras, dan kejam menimbulkan perlawanan rakyat Indonesia. Perlawanan terhadap monopoli VOC terjadi dimana-mana seperti di Mataram, Banten, Makasar dan Maluku.

            Kebijakan-kebijakan VOC selama berkuasa di Indonesia sejak tahun 1602 – 1799 antara lain dapat dirangkum sebagai berikut   :

1.           Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan.

2.           Melaksanakan politik devide et impera ( memecah dan menguasai )  dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia.

3.           Untuk memperkuat kedudukannya dirasa perlu mengangkat seorang pegawai yang disebut Gubernur Jendral.

4.           Melaksnakan sepenuhnya Hak Octroi yang ditawarkan pemerintah Belanda.

Prianger Stelsel ( system Priangan , penyerahan wajib) dimulai tahun 1723

Masyarakat di Priangan dikenai aturan wajib kerja menanam kopi dan menyerahkan hasilnya kepada kompeni. Wajib kerja ini sama dengan kerja paksa / rodi, rakyat tanpa diberi upah, menderita dan miskin

Pengaruh dari kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia antara lain   :

1. Kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC.
2. Wilayah kerajaan terpecah-belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru dibawah kendali VOC.
3. Hak octroi ( istimewa ) VOC, membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin, menderita,

mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan  benteng, etika perjanjian dan

prajurit bersenjata modern (senjata api, meriam ).

Hak octroi adalah hak istimewa dari pemerintah Belanda, yang meliputi   :

1.  Hak monopoli

2.  Hak untuk membuat uang

3.  Hak untuk mendirikan benteng

4.  Hak untuk melaksanakan perjanjian dengan kerajaan

     di Indonesia

5.  Hak untuk membentuk tentara

      4.   Pelayaran Hongi,  bagi penduduk Maluku khususnya, dapat dikatakan sebagai suatu

perampasan, perampokan, pemerkosaan, perbudakan dan pembunuhan.

5. Hak Ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih.

            Dua abad sejarah VOC bercokol di kepulauan Indonesia, sama sekali tidak mengisaratkan sebagai kesetaraan suatu mitra baik dalam arti politik maupun ekonomi, melainkan berisi berbagai peristiwa berdarah dari sebuah upaya menegakkan kekuasaan. VOC menjadi sebuah kompeni yang bengis, yang mampu membangun sebuah tradisi sebagai symbol kekuasaan kolonialisme dan imperialisme Barat.

   C.  KEBIJAKAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN PENGARUHNYA

            Kebijakan pemerintah kerajaan Belanda yang dikendalikan oleh Perancis sangat kentara pada masa Gubernur Jendral Daendels ( 1808 – 1811 ). Kebijakan yang di ambil Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya yaitu untuk mempertahankan pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris.

Dalam upaya tersebut, Daendels melakukan hal-hal sebagai berikut   :

1.      Membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi/ benteng, pabrik mesiu /senjata di Semarang dan Surabaya dan juga rumah sakit tentara.

2.      Pembuatan jalan pos dari Anyer di Jawa Barat sampai Panarukan di Jawa Timur panjang sekitar 1000 km.

3.      Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon dan pembuatan perahu-perahu kecil untuk kepentingan perang.

Daendels dikenal sebagai Gubernur Jendral “ bertangan besi” karena ia memerintah dengan menerapkan disiplin tinggi, keras dan kejam. Untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dalam menghadapi Inggris Daendels menerapkan beberapa cara  :

1.      Sistem kerja paksa ( rodi )

2.      Melaksanakan contingenten, yaitu pajak berupa hasil bumi.

3.      Menetapkan verplichte leverentie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditetapkan.

4.      Mewajibkan Prianger Stelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan untuk menanam kopi.

5.      Melepas tanah kepada pihak asing.

            Pada tahun 1810, kerajaan Belanda di bawah pemerintahan Raja Louis Napoleon dihapuskan oleh Kaisar Napoleon Bonaparte. Negara Belanda dijadikan wilayah  kekuasaan Perancis. Dengan demikian, wilayah jajahan di Indonesia secara otomatis menjadi wilayah jajahan Perancis.

            Kaisar Napoleon menganggap bahwa tindakan Daendels sangat otoriter, maka pada tahun 1811 ia di tarik kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jendral Janssens. Ternyata Janssens tidak secakap dan sekuat Daendels dalam melaksanakan tugasnya. Ketika Inggris menyerang pulau Jawa, ia menyerah dan harus menanda tangani Perjanjian di Tuntang yang dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang 1811.

 Kebijakan yang diberlakukan Daendels yang berpengaruh terhadap kehidupan rakyat antara lain   dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Sebagai bagian dari perubahan system pemerintahan, Daendels memutuskan agar semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap dan mereka dilarang melakukan kegiatan perdagangan.
2. Melarang penyewaan desa, kecuali untuk memproduksi gula, garam dan sarang burung.
3. Melaksanakan contingenten yaitu pajak dengan penyerahan hasil bumi.
4. Menetapkan verplichte leverentie, kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah Kerajaan Belanda dengan harga yang telah ditetapkan.
5. Menerapkan system kerja paksa (Rodi) Membangun ketentaraan dengan melatih orang-orang pribumi.
6. Membangun jalan pos dari Anyer sampai Panarukan sebagai dasar pertimbangan pertahanan.
7. Membangun pelabuhan-pelabuhan dan membuat kapal perang berukuran kecil.
8.  Melakukan penjualan tanah rakyat kepada pihak swasta.

9.           Adanya  contingenten, verplichte leverantien dan  Prianger Stelsel

            Pengaruh kebijakan pemerintah kerajaan yang diterapkan oleh Daendels sangat berbekas dibanding penggantinya, Gubernur Jendral Janssens yang lemah.  Langkah-langkah kebijakan Daendels yang memeras dan menindas rakyat menimbulkan :

1.        Kebencian yang mendalam baik dari kalangan penguasa maupun rakyat.

2.        Munculnya tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh pengusaha swasta.

3.        Pertentangan /  perlawanan  penguasa maupun rakyat.

4.        Kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan.

5.        Pencopotan Daendels.

Alasan pencopotan Gubernur Jendral Hermann Willem Daendels adalah :

1.       Daendels menciptakan hubungan yang tidak harmonis antara penguasa local maupun rakyat setempat, ini akan membahayakan pertahanan terhadap serangan Inggris , bisa jadi Indonesia akan memihak Inggris.

2.       Melakukan penyimpangan dengan menjual tanah rakyat kepada pihak swasta, seperti kepada Han Ti Ko, seorang pengusaha China, berarti telah melanggar undang-undang negara.

BAB III

Perlawanan kolonialisme terhadap Belanda

• Perlawanan rakyat di Indonesia Sebelum Tahun 1800 1. Perlawanan Sultan Baabullah (Ternate) terhadap Portugis 2. Perlawanan Sultan Agung (Mataram) 3. Perlawanan Rakyat Banten terhadap VOC 4. Perlawanan Rakyat Makasar terhadap VOC (1654-1655)
• 1. Perlawanan Sultan Baabullah (Ternate) terhadap Portugis Kedatangan bangsa Portugis di Ternate tahun 1512 berusaha memonopoli perdagangan hal itu menimbulkan kebencian bangsa Ternate. Tahun 1565, rakyat Ternate menyerang benteng Santo Paulo dipimpin Sultan Harun, namun gagal. Setelah itu perlawanan dilanjutkan Sultan Baabullah dan berhasil menguasai Santo Paulo dan Portugis diusir dari Ternate.
• 2. Perlawanan Sultan Agung (Mataram) Sultan Agung mengirim kerajaan Mataram untuk menyerang Belanda di Batavia pada tahun 1628 merupakan serangan pertama, namun gagal karena kehabisan perbekalan. Serangan kedua (1629) Mataram menyerang VOC di Batavia dan mengalami kegagalan sehingga perlawanan kembali lanjut di bawah pimpinan Trono Joyo kepada Untung Senopati serta perlawanan Mangkubumi dan Raden Mas Said.
• 3. Perlawanan Rakyat Banten terhadap VOC Perlawanan rakyat Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa, namun putranya Sultan Haji bersukutu dengan Belanda, hal ini menyebabkan pihak Belanda dapat ikut campur dalam urusan kerajaan Mataram setelah Sultan Ageng mencopot kekuasaan Sultan Haji, ia meminta bantuan pada VOC untuk menyerang ayahnya. Kerajaan Mataram akhirnya dikuasai oleh Sultan Haji dan dikontrol oleh VOC, Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Batavia.
• 4. Perlawanan Rakyat Makassar terhadap VOC (1654-1655) Penyebab terjadinya perlawanan adalah: 1) Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap 2) Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap Makassar 3) Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan Belanda di Makassar VOC mengajukan perjanjian damai dengan Makassar yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk memperkuat pasukan,kemudian Belanda bersekutu dengan Aru Palaka (Raja Bone) yang merupakan musuh Sultan Hasanuddin. Belanda akhirnya menguasai Makassar dengan ditandatanganinya perjanjian Bongaya.
• Perlawanan rakyat di Indonesia Sesudah Tahun 1800 1. Perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Pattimura 2. Perang Paderi (1821-1838) 3. Perang Diponegoro 4. Perlawanan rakyat Bali 5. Perang Aceh
• 1. Perlawanan Rakyat Maluku di bawah pimpinan Pattimura Sejak Belanda berkuasa di Maluku rakyat menjadi sengsara, sehingga rakyat semakin benci, dendam kepada Belanda. Di bawah pimpinan Pattimura (Thomas Matualessi) rakyat Maluku bangkit melawan Belanda tahun 1817 dan berhasil menduduki Benteng Duursted dan membunuh Residen Van Den Berg. Belanda kemudian meminta bantuan ke Batavia, sehingga perlawanan Pattimura dapat dipatahkan, Pattimura kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung pada bulan Desember 1817. Dalam perjuangan rakyat Maluku ini juga terdapat seorang pejuang wanita yang bernama Christina Martha Tiahahu.
• 2. Perang Paderi Pada mulanya Perang Paderi merupakan perang antara kaum adat dan kaum ulama. Penyebabnya: 1) Terdapat perbedaan pendapat kaum ulama dan adat. Kaum ulama mengehendaki pelaksanaan ajaran agama Islam berdasarkan hadist 2) Kaum ulama ingin memberantas kebiasaan buruk yang dilakukan kaum adat, seperti berjudi, menyambung ayam dan mabuk Karena terdesak, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda, tetpi kemudian kaum adat sadar bahwa Belanda ingin menguasai Sumatera Barat, kemudian kaum adat bersatu dengan kaum Paderi untuk menghadapi Belanda, karena terdesak, Belanda mengirim bantuan dari pulau Jawa yang diperkuat oleh pasukan Sentot Ali Basa Prawirodirjo.
• Sentot Ali Basa Prawirodirjo ditangkap dan dibuang ke Cianjur karena berpihak kepada kaum Paderi. Dengan siasat Benteng Stelsel, Belanda mengepung dan menangkap Imam Bonjol kemudian dibuang ke Cianjur lalu dipindahkan ke Manado hingga wafat pada tahun 1864.
• 3. Perang Diponegoro (1825-1830) Penyebab terjadinya: Sebab umum: 1) Penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat pajak 2) Campur tangan Belanda dalam urusan istana 3) Munculnya kecemasan di kalangan para ulama karena berkembangnya budaya Barat
• Sebab khusus: Belanda membuat jalan di Tegalrejo yang melewati makam leluhur Diponegoro tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dalam perang ini, Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya yang didukung oleh kaum bangsawan dan ulama serta bupati, antara lain Kyai Mojo dan Sentot Ali Basa memisahkan diri. Lemahnya pasukan Diponegoro menyebabkan Diponegoro menerima tawaran Belanda untuk berunding di Magelang, dalam perundingan ini pihak Belanda diwakili oleh Jenderal De Kock namun perundingan mengalami kegagalan dan Diponegoro ditangkap dan dibawa ke Batavia, selanjutnya dipindahkan ke Menado kemudian dipindahkan lagi ke Makassar dan meninggal di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855
• 4. Perlawanan Rakyat Bali Sebab Umum: Adanya Hak Tawan Karang yaitu suatu ketentuan bahwa setiap kapal yang terdampar di perairan Bali menjadi milik raja Bali. Sebab Khusus: Menyangkut tuntutan Belanda yang ditolak raja Bali, berisikan: 1) Hak Tawan Karang dihapuskan 2) Raja harus memberi perlindungan terhadap pedagangpedagang Belanda di Bali 3) Belanda minta diizinkan mengibarkan Bendera di Bali
• Perlawanan rakyat Bali dipimpin Patih Gusti Ketut Jelantik dari Kerajaan Buleleng didukung kerajaan-kerajaan lain di Bali. Dalam pertempuran melawan Belanda, rakyat Bali mengobarkan Perang Puputan dengan pusat pertahanan di Benteng Jagaraga. Karena persenjataan Belanda lengkap, akhirnya Bali berhasil dikuasai Belanda.
• 5. Perang Aceh (1873-1904) Perlawanan dipimpin oleh para bangsawam dan para tokoh ulama seperti Teuku Umar, Teuku Cik Ditiro, Panglima Polem, Cut Nyak Dien, Cut Mutia dll. Penyebabnya adalah Belanda melanggar perjanjian Traktat London (1824) yang berisi bahwa Inggris dan Belanda tidak boleh mengganggu kemerdekaan Aceh. Untuk menguasai Aceh, Belanda menggunakan cara: 1) Konsentiasi Stelsel 2) Mendatangkan ahli Agama Islam:Snouch Hurgyonye Cara tsb dapat mempersempit ruang gerak pasukan Aceh, sehingga Aceh akhirnya dapat dikuasai oleh Belanda, kemudian raja-raja di daerah yang berhasil dikuasai diikat dengan Plakat Pendek.
• THE END....................

VOC yang semula hanya berbentuk sebagai kongsi atau perserikatan dagang, dalam praktiknya menjelma seperti pemerintah penjajah. Oleh karena itu, di setiap daerah seperti Mataram, Banten, Ambon, Aceh, dan Makassar, banyak terjadi perlawanan rakyat terhadap dominasi VOC tersebut. VOC memberlakukan sistem monopoli perdagangan dan turut mengatur sistem pemerintahan yang berlaku. Penjelajahan samudra untuk mencari daerah baru yang dilakukan oleh bangsa Eropa telah menjadi penjajahan atau kolonialisme. Kolonialisme adalah keinginan suatu bangsa untuk menaklukkan bangsa lain dalam bidang politik, ekonomi, eksploitasi ekonomi, serta penetrasi kebudayaan. Apabila bangsa kolonial itu memiliki berbagai koloni di daerah lain, dan berupaya menyatakan koloninya itu menjadi satu sistem usaha, maka usahanya itu dinamakan imperialisme.

Karena telah terjadi kolonialisme dan imperialisme di tanah air, maka timbullah berbagai bentuk perlawanan di berbagai daerah. Di bawah ini diuraikan beberapa perlawanan rakyat

terhadap kolonialisme yang dilakukan oleh VOC dan Portugis di nusantara.

a. Perlawanan Rakyat Maluku

Setelah Portugis pada tahun 1511 berhasil menduduki Malaka, Portugis melanjutkan misi dagangnya menuju Maluku. Di kepulauan Maluku terdapat Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore yang menghasilkan remah-rempah. Portugis diperbolehkan mendirikan benteng sebagai kantor dagang. Akan tetapi terjadi penyimpangan, Portugis menjadikan benteng itu sebagai basis pertahanan untuk menguasai dan menjajah daerah Ternate. Portugis memaksa Sultan Ternate, yaitu Sultan Hairun untuk menerima kekuasaan Portugis, dan hanya menjual cengkih dan pala kepada Portugis. Selain itu, Portugis melarang Sultan Ternate menjul rempah-rempahnya kepada pedagang lain. Tentu saja sikap seperti ini sangat ditentang oleh Sultan Hairun. Ketika Sultan Hairun akan membicarakan masalah perdagangan dengan Portugis ini, beliau dibunuh secara licik.

Terbunuhnya, Sultan Hairun jelas memancing kemarahan rakyat Ternate. Sultan Baabullah yang menggantikan Sultan Hairun bersumpah akan mengusir Portugis dari Ternate. Untuk itu, Sultan Baabullah mengerahkan tentara dan segenap kekuatannya mengepung benteng Portugis, hingga akhirnya Portugis menyerah dan dipaksa meninggalkan Ternate tahun 1575. Setelah terusir dari Ternate, kemudian Portugis ke Ambon hingga dikalahkan oleh Belanda pada tahun 1605.

b. Serangan Kerajaan Demak terhadap Portugis di Malaka

Dikuasainya Malaka pada tahun 1511 oleh orang-orang Portugis merupakan ancaman tersendiri bagi Kerajaan Demak. Pada tahun 1512, Kerajaan Demak di bawah pimpinan Pati Unus (Pangeran Sabrang Lor) dengan bantuan Kerajaan Aceh menyerang Portugis di Malaka. Namun, serbuan Demak tersebut mengalami kegagalan. Penyerangan dilakukan sekali lagi bersama Aceh dan Kerajaan Johor, tetapi tetap berhasil dipatahkan oleh Portugis. Perjuangan Kerajaan Demak terhadap orang-orang Portugis tidak berheti sampai di situ. Kerajaan Demak selalu menyerang dan membinasakan setiap kapal dagang Portugis yang melewati jalur Laut Jawa. Karena itulah kapal dagang Portugis yang membawa rempah-rempah dari Maluku (Ambon) tidak melalui Laut Jawa, tetapi melalui Kalimantan Utara. 

Upaya Demak untuk mengusir Portugis diwujudkan dengan ditaklukkannya Kerajaan Pajajaran oleh Fatahilah pada tahun 1527. Penaklukkan Pajajaran ini disebabkan Kerajaan Pajajaran mengadakan perjanjian perdagangan dengan Portugis, sehingga Portugis diperbolehkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Ketika orang-orang Portugis mendatangi Sunda Kelapa (sekarang Jakarta), terjadilah perang antara Kerajaan Demak di bawah pimpinan Fatahilah dengan tentara Portugis. Dalam peperangan itu, orang-orang Portugis berhasil dipukul mundur. Kemudian, pelabuhan Sunda Kelapa diganti namanya oleh Fatahilah menjadi Jayakarta yang berarti kejayaan yang sempurna.

Meskipun Kerajaan Demak berhasil membendung masuknya pengaruh Portugis di Jawa Barat, tetapi gagal ketika mencegah hubungan dagang antara Portugis dengan kerajaan-kerajaan Hindu di daerah Jawa Timur. Bahkan Sultan Trenggono dari tahun 1521 sampai dengan tahun 1546 yang memimpin langsung penyerangan itu gugur di Pasuruan, Jawa Timur.

c. Serangan Kerajaan Aceh terhadap Portugis

Sejak kedatangan orang Portugis di Malaka pada tahun 1511, telah terjadi persaingan yang berbuntut permusuhan antara Portugis dan Kesultanan Aceh. Sultan Aceh pada waktu itu diperintah oleh Sultan Ali Mughayat Syah (1514- 1528), menganggap bahwa orang Portugis merupakan saingan dalam politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Untuk itulah, Kesultanan Aceh tetap pada pendiriannya, bahwa Portugis harus segera diusir dari Malaka. Itulah sebabnya, ketika terjadi penyerangan Kerajaan Demak ke Malaka, Aceh membantunya dengan sekuat tenaga.

Sejak Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), perjuangan

mengusir Portugis mencapai puncaknya. Untuk mencapai tujuannya, Sultan Iskandar Muda menempuh beberapa cara untuk melumpuhkan kekuatan Portugis, seperti blokade perdagangan. Sultan Aceh melarang daerah-daerah yang dikuasai Aceh menjual lada dan timah kepada Portugis. Cara ini dimaksudkan agar kekuatan Portugis benar-benar lumpuh, karena tidak memiliki barang yang harus dijual di Eropa. Upaya ini ternyata tidak berhasil sepenuhnya, sebab raja-raja kecil yang merasa membutuhkan uang secara sembunyi-sembunyi menjual barang dagangannya kepada Portugis. Gagal dengan taktik blokade ekonomi, Sultan Iskandar Muda menyerang kedudukan Portugis di Malaka pada tahun 1629. Seluruh kekuatan tentara Aceh dikerahkan. Namun, upayaitu mengalami kegagalan. Pasukan

Kesultanan Aceh dapat di pukul mundur oleh pasukan Portugis

BAB IV

Pengaruhnya terhadap politik, sosial dan budaya masyarakat Indonesia

Kebijakan politik-ekonomi pemerintah kolonial, seperti penjualan tanah partikelir, sistem pengumutan pajak tanah, sistem tanam paksa, dan adanya undang-undang angraria tahun 1870 telah memberi pengaruh didalam masyarakat Indonesia, pengaruh kebijakan kolonial terhadap masyarakat Indpnesia tampak dalam hal:

1.      Bidang Ekonomi

a.       Tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia dipulau jawa menurun, sehingga laju pertumbuhan penduduk menurun juga.

b.      Rakyat sangat tertekan dengan pemberlakuan sistem perpajakan yang memberatkan.

c.       Banyak rakyat yang kehilangan tanahnya lantas menjadi para buruh dengan upah kerja yang rendah.

2.      Bidang Sosial

a.       Pendidikan bagi penduduk Indonesia mulai mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan munculnya keutuhan para petugas administrasi Belanda dan para tuan tanah partikelir.

b.      Masyarakat tersusun kedalam tiga lapisan, yaitu penjabat-penjabat birokrasi kerajaan, kaum tuan tanah, dan rakyat lapisan bawah.

3.      Bidang Politik

Kekuasaan tradisional bumi putera semakin melemah sebagai akibat adanya intervensi pemerintah Benlanda terhadap persoalan-persoalan intern seperti: penggantian tahta kerajaan, pengangkat pejabat-pejabat kerajaan dan penentuan kebijakan politik kerajaan.

4.      Bidang Budaya

a.       Makin meluasnya pengaruh budaya-budaya Eropa yang merusak sendi-sendi kehidupan budaya tradisional misalnya: kebiasaan minum-minuman keras dikalangan bangsawan.

b.      Munculnya keberanian para pemimpin agama untuk menentang pemerintahan Belanda dan para bangsawan serta pejabat-pejabat yang merusak tatanan kehidupan tradisional yang agamis.

                                DAFTAR PUSTAKA

 

Badrika, Wayan . 2000. Sejarah Nasional Indonesia dan Umum 2, Jakarta: Penerbit Erlangga

Depdiknas. 2005. Materi Pelatihan Terintegrasi IPS Sejarah. Jakarta: Direktorat PLP.

Edi S. Ekajati, Drs., 1985. Fatahillah Pahlawan Arif Bijaksana. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.

KS, Tugiyono, Sutrisno Kutoyo, Alex Pelatta. 1984. Atlas dan Lukisan Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta : CV Baru

Kutoyo, Sutrisno, dkk. 1986. Sejarah Ekspedisi Pasukan Sultan Agung ke Batavia. Jakarta:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Latif, Drs. Chalid dan Drs. Irwin Lay. 1997. Atlas Sejarah Indonesia dan Dunia. Jakart: PT Pembina Peraga.

Marwati Djoenet P. & Nugroho Noto Susanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta: Balai Pustaka.

MD, Sagimun, 1985. Sultan Hasanudin Menentang V.O.C.  Jakarta : Departemen Pendidikan dan Lebudayaan.

Nanulaita, IO. 1985. Kapitan Patimura. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Ricklefs, M.C., 2005. A History of Modern Indonesia Since c. 1200.  alih bahasa  Satrio

Wahono dkk. Sejarah Indonesia Modern  1200 – 2004, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta.

Satia, Meta Candra. 1985. Sultan Baab Ullah Pengusir Portugis dari Maluku, Jakarta :  C.V.